Monday, April 17, 2017

Analisis Kebijakan Luar Negeri pada Tingkat Kelompok

Analisis Kebijakan Luar Negeri pada Tingkat Kelompok


Selain analisis pada tingkat individu, penganalisaan kebijakan luar negeri pada tingkat kelompok pun tidak kalah pentingnya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh alasan bahwa dalam setiap proses pembuatan keputusan, adalah tidak mungkin seorang individu – meskipun pemimpin negara sekalipun – dapat melakukannya sendiri. Pemimpin negara tersebut tentu mendapat berbagai pengaruh dari aktor lain di luar rasionalitas yang ia miliki. Setidaknya hal tersebut lah yang diyakini oleh kaum liberalis dalam memandang analisis kebijakan luar negeri.
Marijke Breuning dalam Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction (2007: 85 – 6) menyebutkan bahwa tingkat analisis kebijakan luar negeri terbagi ke dalam individu, negara, dan sistem. Sedangkan analisis tingkat negara dan sistem merupakan cakupan dari analisis tingkat kelompok. Breuning (2007) menyebutkan demikian dilatarbelakangi oleh alasan bahwa negara dan sistem adalah dua hal yang terdiri dari berbagai aktor yang memainkan peranan spesifik dalam perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri. Kata “berbagi aktor” dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwasanya aktor yang terlibat adalah jamak, lebih dari satu, dan dicontohkan dengan aparatur negara, para elit politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan  lain sebagainya. Dan keberadaan berbagai aktor tersebut lah yang kemudian menjadi bukti bahwa seorang individu tidak mungkin dapat merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Asumsi utama dari analisis kebijakan luar negeri tingkat kelompok tersebut didukung pula oleh  asumsi-asumsi lainnya. Pertama, Breuning (2007: 88) memperkuat asumsi utama dari analisis kebijakan luar negeri yang sudah disebutkan sebelumnnya dengan pernyataan berbunyi “seorang pemimpin akan memilih untuk mendengar dan mendapat informasi dari beragam persepsi yang ada di sekitarnya saat kondisi dan kemampuan (dari diri sendiri) untuk menyelesaikan suatu permasalahan dinilai tidak memadai. Kedua, analisis kebijakan luar negeri pada tingkat kelompok memungkinkan infomasi yang tersedia dapat terdistorsi dalam sebuah advisory system.Hal ini berkaitan dengan dua jenis pengambilan keputusan secara berkelompok, yakni proses organisasional dan model politik-birokratis (Breuning, 2007: 96 – 8).
Lantas hal apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari analisis kebijakan luar negeri pada timgkat kelompok? Dengan terlebih dahulu memulai pada kelebihan yang dimiliki oleh tingkat ini, tingkat kelompok dalam analisis kebijakan luar negeri dinilai mampu menghadirkan beragam perspektif guna memahami sebuah kebijakan luar negeri yang dihasilkan mengingat tingkat kelompok “mengizinkan” keterlibatan berbagai aktor dalam proses perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri. Kehadiran beragam perspektif tersebut juga dinilai sebagai faktor pendorong dari terciptanya perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri yang tepat. Dengan “mengizinkan” keterlibatan berbagai aktor dalam proses perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri, manfaat pencerahan dan pembelajaran mengenai kebijakan luar negeri yang lebih inovatif dan kreatif dinilai sangat memungkinkan (Breuning, 2007: 90). Hal tersebut pun menjadi kelebihan lain yang dimiliki oleh analisis kebijakan luar negeri tingkat kelompok. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh analisis kebijakan luar negeri tingkat kelompok adalah ada kecenderungan persaingan yang tidak sehat dari pihak-pihak tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu pula yang kemudian menghalalkan segala cara untuk memenuhi tujuan yang dimaksud seperti halnya pemberian informasi yang tidak jelas kebenarannya hanya agar dapat dipilih sebagai preferensi pemimpin. Ketidakjelasan kebenaran informasi yang dimaksud dapat berupa informasi yang hanya bersifat bias, tidak lengkap, ataupun parsial karena tuntutan yang dimiliki oleh berbagai kelompok untuk cepat menyediakan informasi. Kelemahan selanjutnya datang melalui sisi gelap dari keterlibatan berbagai aktor dengan berbagai gagasan yang muncul dalam proses perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri. Sisi gelap yang dimaksud adalah dengan keterlibatan berbagai aktor serta berbagai gagasan yang muncul menyebabkan dibutuhkannya waktu yang lama untuk mempertimbangkan kebijakan luar negeri mana yang paling baik dan paling memungkinkan untuk diambil (Breuning, 2007: 90).
Berdasarkan penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis kebijakan luar negeri pada tingkat kelompok merupakan salah satu alat untuk menganalisis kebijakan luar negeri dengan asumsi dasar utama yang menyebutkan bahwasanya adalah tidak mungkin seorang individu dapat merumuskan dan memutuskan kebijakan luar negeri tanpa dipengaruhi oleh keberadaan aktor-aktor disekitarnya. Sehingga dapat dipahami secara jelas bahwa analisis kebijakan luar negeri pada tingkat kelompok yang diusung oleh kamu liberalis merupakan kritik terhadap analisis kebijakan luar negeri pada tingkat individu yang diusung oleh kaum realis. Analisis kebijakan luar negeri pada tingkat kelompok yang “mengizinkan” keberadaan berbagai aktor lain dalam proses perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari analisis kebijakan luar negeri pada tingkat kelompok itu sendiri. Untuk kelebihannya, keberadaan berbagai aktor dalam proses perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri memberikan berbagai pilihan gagasan alternatif untuk suatu kebijakan luar negeri. Namun di lain sisi, keberadaan berbagai aktor dalam proses perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri dengan berbagai pilihan gagasan alternatif tersebut menjadikan proses pemilihan gagasan memakan waktu yang relatif lama oleh karena banyaknya pertimbangan.
Referensi:
Breuning, Marijke. (2007). “Leaders Are Not Alone: The Role of Advisors and Bureaucracies”, in Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New York: Palgrave Macmillan. [PDF].


No comments:

Post a Comment