Analisis
Kebijakan Luar Negeri pada Tingkat Kelompok
Selain analisis pada tingkat individu, penganalisaan
kebijakan luar negeri pada tingkat kelompok pun tidak kalah pentingnya. Hal
tersebut dilatarbelakangi oleh alasan bahwa dalam setiap proses pembuatan
keputusan, adalah tidak mungkin seorang individu – meskipun pemimpin negara
sekalipun – dapat melakukannya sendiri. Pemimpin negara tersebut tentu mendapat
berbagai pengaruh dari aktor lain di luar rasionalitas yang ia miliki.
Setidaknya hal tersebut lah yang diyakini oleh kaum liberalis dalam memandang
analisis kebijakan luar negeri.
Marijke Breuning dalam Foreign Policy
Analysis: A Comparative Introduction (2007: 85 – 6) menyebutkan bahwa
tingkat analisis kebijakan luar negeri terbagi ke dalam individu, negara, dan
sistem. Sedangkan analisis tingkat negara dan sistem merupakan cakupan dari
analisis tingkat kelompok. Breuning (2007) menyebutkan demikian
dilatarbelakangi oleh alasan bahwa negara dan sistem adalah dua hal yang
terdiri dari berbagai aktor yang memainkan peranan spesifik dalam perumusan dan
pemutusan kebijakan luar negeri. Kata “berbagi aktor” dalam kalimat tersebut
menunjukkan bahwasanya aktor yang terlibat adalah jamak, lebih dari satu, dan
dicontohkan dengan aparatur negara, para elit politik, kelompok-kelompok
kepentingan, dan lain sebagainya. Dan keberadaan berbagai aktor tersebut
lah yang kemudian menjadi bukti bahwa seorang individu tidak mungkin dapat
merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Asumsi utama dari
analisis kebijakan luar negeri tingkat kelompok tersebut didukung pula
oleh asumsi-asumsi lainnya. Pertama, Breuning (2007: 88) memperkuat
asumsi utama dari analisis kebijakan luar negeri yang sudah disebutkan
sebelumnnya dengan pernyataan berbunyi “seorang pemimpin akan memilih untuk
mendengar dan mendapat informasi dari beragam persepsi yang ada di sekitarnya
saat kondisi dan kemampuan (dari diri sendiri) untuk menyelesaikan suatu
permasalahan dinilai tidak memadai. Kedua, analisis kebijakan luar negeri pada
tingkat kelompok memungkinkan infomasi yang tersedia dapat terdistorsi dalam
sebuah advisory system.Hal ini berkaitan dengan dua jenis
pengambilan keputusan secara berkelompok, yakni proses organisasional dan model
politik-birokratis (Breuning, 2007: 96 – 8).
Lantas hal apa saja yang menjadi kelebihan dan
kekurangan dari analisis kebijakan luar negeri pada timgkat kelompok? Dengan
terlebih dahulu memulai pada kelebihan yang dimiliki oleh tingkat ini, tingkat
kelompok dalam analisis kebijakan luar negeri dinilai mampu menghadirkan
beragam perspektif guna memahami sebuah kebijakan luar negeri yang dihasilkan
mengingat tingkat kelompok “mengizinkan” keterlibatan berbagai aktor dalam
proses perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri. Kehadiran beragam
perspektif tersebut juga dinilai sebagai faktor pendorong dari terciptanya
perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri yang tepat. Dengan “mengizinkan”
keterlibatan berbagai aktor dalam proses perumusan dan pemutusan kebijakan luar
negeri, manfaat pencerahan dan pembelajaran mengenai kebijakan luar negeri yang
lebih inovatif dan kreatif dinilai sangat memungkinkan (Breuning, 2007: 90).
Hal tersebut pun menjadi kelebihan lain yang dimiliki oleh analisis kebijakan
luar negeri tingkat kelompok. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh analisis
kebijakan luar negeri tingkat kelompok adalah ada kecenderungan persaingan yang
tidak sehat dari pihak-pihak tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu pula yang
kemudian menghalalkan segala cara untuk memenuhi tujuan yang dimaksud seperti
halnya pemberian informasi yang tidak jelas kebenarannya hanya agar dapat
dipilih sebagai preferensi pemimpin. Ketidakjelasan kebenaran informasi yang
dimaksud dapat berupa informasi yang hanya bersifat bias, tidak lengkap,
ataupun parsial karena tuntutan yang dimiliki oleh berbagai kelompok untuk
cepat menyediakan informasi. Kelemahan selanjutnya datang melalui sisi gelap
dari keterlibatan berbagai aktor dengan berbagai gagasan yang muncul dalam
proses perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri. Sisi gelap yang dimaksud
adalah dengan keterlibatan berbagai aktor serta berbagai gagasan yang muncul
menyebabkan dibutuhkannya waktu yang lama untuk mempertimbangkan kebijakan luar
negeri mana yang paling baik dan paling memungkinkan untuk diambil (Breuning,
2007: 90).
Berdasarkan penjabaran tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa analisis kebijakan luar negeri pada tingkat kelompok merupakan
salah satu alat untuk menganalisis kebijakan luar negeri dengan asumsi dasar
utama yang menyebutkan bahwasanya adalah tidak mungkin seorang individu dapat
merumuskan dan memutuskan kebijakan luar negeri tanpa dipengaruhi oleh
keberadaan aktor-aktor disekitarnya. Sehingga dapat dipahami secara jelas bahwa
analisis kebijakan luar negeri pada tingkat kelompok yang diusung oleh kamu
liberalis merupakan kritik terhadap analisis kebijakan luar negeri pada tingkat
individu yang diusung oleh kaum realis. Analisis kebijakan luar negeri pada
tingkat kelompok yang “mengizinkan” keberadaan berbagai aktor lain dalam proses
perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri menunjukkan kelebihan dan
kekurangan dari analisis kebijakan luar negeri pada tingkat kelompok itu
sendiri. Untuk kelebihannya, keberadaan berbagai aktor dalam proses perumusan
dan pemutusan kebijakan luar negeri memberikan berbagai pilihan gagasan
alternatif untuk suatu kebijakan luar negeri. Namun di lain sisi, keberadaan
berbagai aktor dalam proses perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri
dengan berbagai pilihan gagasan alternatif tersebut menjadikan proses pemilihan
gagasan memakan waktu yang relatif lama oleh karena banyaknya pertimbangan.
Referensi:
Breuning, Marijke. (2007). “Leaders Are Not Alone:
The Role of Advisors and Bureaucracies”, in Foreign Policy Analysis: A
Comparative Introduction. New York: Palgrave Macmillan. [PDF].
No comments:
Post a Comment