Identitas
Nasional dan Kultur Sebagai Alat Analisis Kebijakan Luar Negeri
Setelah kaum realis dan kaum liberalis masing-masing
hadir dengan analisis kebijakan luar negeri pada tingkat individu dan tingkat
kelompok, kaum konstruktivis pun hadir dengan analisis kebijakan luar negeri
pada tingkat identitas nasional dan kultur. Identitas nasional dan kultur
dianggap penting untuk mendukung analisis kebijakan luar negeri oleh karena
keduanya berkaitan dengan kepentingan nasional. Dalam konteks kebijakan luar
negeri, identitas nasional akan menghasilkan suatu struktur sosial yang baik
secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi proses perumusan dan pemutusan
kebijakan luar negeri. Sementara di sisi lain, kultur akan bertindak sebagai
penentu reaksi dari kebijakan luar negeri yang telah dirumuskan dan diputuskan
(Clunan, 2009: 5). Sehingga secara umum dapat dipahami bahwa pihak yang
merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan luar negeri akan mempertimbangkan
soal identitas nasional dan kultur yang ada di negaranya.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hubungan
antara identitas nasional dan kultur dengan kebijakan luar negeri, kiranya
diperlukan untuk memahami makna dari identitas nasional dan kultur itu sendiri.
Terdapat banyak sekali definisi dari apa yang dinamakan dengan identitas
nasional. Namun dengan mudah identitas nasional dapat dimaknai sebagai hal yang
membedakan ataupun menjadi ciri khas suatu negara dengan negara lainnya.
Identitas nasional diyakini merupakan hasil kolaborasi antara tradisi sejarah
dan kebiasaan yang berkembang semenjak masa lalu dengan afeksi sikap individu
selama masa perkembangan tersebut. Lebih lanjut, kaum konstruktivis memandang
identitas nasional dibentuk berawalkan dari self-esteem yang
dipengaruhi oleh keadaan eksternal, kemudian mencakup beberapa individu
sehingga menjadi collective self-esteem, yang kemudian
mencakup komunitas yang lebih luas lagi dan terbentuklah national self
image (Clunan, 2009: 24). Dalam praktiknya, national self
image direpresentasikan oleh aktor yang membawa nama negaranya di
kancah internasional, baik dalam konteks hubungan diplomatik maupun hubungan
non-diplomatik dengan negara lain. Adapun kultur merupakan suatu hal yang tidak
terlepaskan dengan identitas nasional. Dikatakan demikian oleh karena kultur
adalah hasil dari proses berkelanjutan dari dinamika sosial yang berkembang di
masyarakat, yang perkembangannya tersebut sudah dimulai semenjak masa lalu
pula, serupa dengan identitas nasional. Kultur juga dapat dipahami sebagai
konsep yang memuat identitas yang satu dan keberadaannya mempengaruhi berbagai
aspek kehidupan seperti halnya politik sehingga berpengaruh pula pada kebijakan
luar negeri suatu negara. Namun yang perlu ditekankan dalam konteks kebijakan
luar negeri, kultur yang dimaksud dalam konteksi ini adalah kultur yang bukan
keseluruhan melainkan sifatnya potongan yang hanya bertindak sebagai respon
dari masyarakat terhadap kebijakan luar negeri itu sendiri (Hudson, 1999: 768).
Berdasarkan makna dari identitas nasional dan kultur tersebut kemudian dapat
dipahami bahwasanya setiap negara memiliki identitas nasional yang berbeda-beda
sehingga akan menghasilkan kebijakan luar negeri yang berbeda pula. Bilapun
kebijakan luar negeri yang dirumuskan dan diputuskan adalah sama antara satu
negara dengan yang lainnya, respon dari masyarakat masing-masing negara belum
tentu sama, oleh karena keberadaan kultur yang berbeda.
Adapun secara lebih spesifik, hubungan di antara
identitas nasional juga kultur dengan kepentingan nasional – utamanya yang
diimplementasikan melalui kebijakan luar negeri – adalah bersifat kontijensi
sejarah. Dikatakan demikian oleh karena kepentingan nasional utamanya yang
diimplementasikan melalui kebijakan luar negeri bersumber pada aspirasi, dan
aspirasi kiranya akan selalu terpengaruh oleh kejadian-kejadian di masa lalu
(sejarah). Selain itu, dikatakan pula sebagai sebuah kontijensi oleh karena
pada kenyataannya, manusia sebagai sumber aspirasi akan terus menghasilkan
legitimasi mereka dan memodifikasi legitimasi yang sudah pernah dihasilkan
sebelumnya, seiring dengan perkembangan yang terus berjalan. Berdasarkan hal
tersebut dapat dipahami bahwasanya keberadaan identitas nasional dan kultur
dalam analisis kebijakan luar negeri sedikit banyak menunjukkan bahwa kebijakan
luar negeri bagaimanapun akan bergantung pada sejarah dan kebiasaan masa lalu,
walaupun di sisi lain juga turut “patuh” pada perubahan yang ditemukan pada
masyarakat pada masa kekinian (Clunan, 2009: 13). Kehadiran identitas nasional
dan kultur untuk dimanfaatkan dalam analisis kebijakan luar negeri dinilai
dapat menjawab dan menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijawab dan dijelaskan
oleh analisis kebijakan luar negeri pada tingkat individu (rasionalitas
pemimpin) ataupun kelompok, namun dengan catatan dalam kebijakan luar negeri
jangka pendek. Perlu diketahui pula bahwasanya identitas nasional dan kultur adalah
bukan merupakan dua hal yang menyebabkan kebijakan luar negeri, melainkan hadir
untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang berbunyi atas dasar apa suatu
kebijakan luar negeri diputuskan.
Berdasarkan penjabaran tersebut kemudian dapat
diketahui bahwa identitas nasional dan kultur merupakan dua hal yang dapat
digunakan dan dimanfaatkan untuk menganalisis kebijakan luar negeri suatu
negara. Dikatakan demikian oleh karena identitas nasional dan kultur berkaitan
dengan kepentingan nasional. Di sisi lain, identitas nasional dan kultur juga
berkaitan dengan sejarah, dan diketahui bahwasanya kepentingan nasional sedikit
banyak berkaitan dengan sejarah dan kebiasaan di masa lalu. Alasan lain dari
mengapa memanfaatkan identitas nasional dan kultur untuk menganalisis kebijakan
luar negeri adalah karena sifat dari kedua hal tersebut yang relatif fleksibel.
Sehingga meskipun berkaitan erat dengan sejarah, namun juga tidak kaku ataupun
resisten terhadap keadaan masa kekinian.
Referensi:
Clunan, Anne L. (2009). The Social
Construction of Russia’s Resurgence: Aspirations, Identity, and Security
Interests. Maryland: The Johns Hopkins University Press. [PDF].
Hudson, Valerie M. (1999). “Cultural Expectations of
One’s Own and Other Nations’ Foreign Policy Action Templates”, in Political
Psychology Vol. 20 no. 4. [PDF].
No comments:
Post a Comment