Pengaruh Kolonialisme terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Pengaruh Kolonialisme terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Hukum dan masyarakat merupakan hal yang memiliki keterkaitan satu sama lain karena keduanya saling berkesinambungan. Dimana terdapat masyarakat, dapat dipastikan terdapat pula hukum di masyarakat itu, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sehingga masyarakat lah yang mendasari terbentuknya hukum yang merupakan sarana pembangunan. Aturan-aturan yang terdapat dalam hukum ini kemudian oleh masyarakat digunakan untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat yang secara perlahan namun pasti terus berkembang.

 Sistem hukum negara Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga pilar sistem hukum, yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum barat. Sejarah menyebutkan bahwa sebelum penjajahan Belanda, terdapat hukum Islam yang diterima oleh masyarakat karena Islam datang jauh sebelum Belanda menjajah bangsa Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti seperti keberadaan berbagai kerajaan yang bercorak Islam, antara lain Samudra Pasai, Mataram, Banten, Cirebon, dan Demak. Selain itu terbitnya buku hukum Islam “as-Sirath al-Mustaqim” pada tahun 1628, serta perlawanan Diponegoro terhadap Belanda yang diduga sebagai upaya penegakan Islam semakin memperkuat hipotesis tersebut.

Meskipun pada awalnya kedatangan Belanda ke Indonesia tidak memiliki kaitan dengan agama melainkan untuk kepentingan penjajah, namun secara otomatis terjadi gesekan-gesekan terutama dalam aspek hukum dengan penduduk pribumi. Berawal darisana lah muncul berbagai teori seperti Receptio in Complexu yang membahas penduduk berlaku agamanya masing-masing, Receptie yang membahas hukum Islam mengikuti hukum adat, Receptie Exit seperti Piagam Jakarta, Receptio A Contrario yang mengatakan bahwa hukum adat berlaku jika tidak bententangan dengan Islam, dan eksistensi yang berarti terdapat hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia.

Di sisi lain keberadaan hukum adat yang terdapat di Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh Belanda, walaupun di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh telah mengenal hukum adat contohnya seperti hukuman mati bagi istri yang melakukan perzinahan, hukuman potong tangan bagi pencuri, dan sebagainya. Cornelis Snouk Hoorgronje, orang yang memperkenalkan hukum adat di Indonesia, mengungkapkan bahwa yang mengendalikankehidupan masyarakat di daerah Aceh adalah adat yang berkonsekuensi hukum. Dari sisi efek penjajahan, campur tangan Belanda dapat dilihat dari adanya Papakem Cirebon yang merupakan pegangan bagi hakim di peradilan Barat yang berisikan hukuman seperti pemukulan, cap bakar, dirantai, dan lain sebagainya (Lev, t.t). Sistem hukum barat merupakan warisan dari zaman penjajahan kolonial Belanda yang bersifat individualistik yang disebabkan dari pengalaman bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 3,5 abad. Sebagai penjajah pada masa itu, Belanda pun menerapkan hukum yang telah menjadi landasannya di Indonesia, yang pada akhirnya mempengaruhi sistem hukum nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari peninggalan yang berupa hukum perdata atau private yang lebih dikenal dengan Burgerlijk Wetboek (BW) yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi semua peraturan yang ada hingga pada saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru (Lev, t.t). Di zaman penjajahan Jepan pun, sistem hukum BW masih kerap kali ditetapkan.

Pengaruh Belanda dalam hukum pidana dapat dilihat dari pembedaan perlakuan yang diterapkan seperti golongan Eropa mendapat hukuman lebih ringan dibandingkan dengan golongn pribumi dan Timur Asing. Semua hukuman tersebut berlaku untuk semua orang Hindia Belanda pada tahun 1918.

Pengalaman dijajah oleh bangsa asing, terutama Belanda, sedikit banyak mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tiga pilar hukum yang menjadi dasar hukum nasional Indonesia. Akan tetapi, sistem hukum tersebut tidak serta merta ada tanpa adanya campur tangan dari pihak Belanda yang menginginkan sistemnya juga diterapkan di Indonesia, yang notabene merupakan negara jajahannya pada saat itu.

REFERENSI

Anon, n.d. Sistem Hukum Indonesia (Bab II) dalam Ikhtisar Hukum Indonesia

Lev, Daniel dalam Colonial Law and The Genesis of The Indonesian State